Pengamat Politik Desak DPP Gerindra Bersikap, Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kader di Palembang

Palembang, Sumsel kamis, 25 September 2025 - Wartaglobal.id - Pengamat politik Sumatera Selatan, Ade Indra Chaniago, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk bersikap tegas terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyeret salah satu kadernya di Palembang. Dugaan ini terkait dengan mobilisasi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di kediaman pribadi kader tersebut.

 

Menurut Ade Chaniago, yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik, persoalan ini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga mencoreng nama baik Presiden RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

 

"DPP Gerindra harus bersikap. Jangan tutup mata. Jika benar ada kader yang menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi, itu jelas mencoreng nama baik Presiden. Publik menunggu langkah konkret dari partai," tegas Ade Chaniago.

 

Ia menambahkan, pembiaran kasus ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa partai politik cenderung melindungi kadernya tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Integritas partai, menurutnya, ditentukan oleh keberanian untuk menindak tegas kader yang melakukan kesalahan.

 

"Jika partai diam, maka publik akan menganggap Gerindra tidak memiliki komitmen untuk menjaga marwah Presiden," ujarnya.

 

Selain menuntut sikap dari partai, Ade Chaniago juga mendorong penyelesaian persoalan ini melalui mekanisme resmi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia berencana melaporkan kasus ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar anggota DPR yang bersangkutan diproses secara internal.

 

"Kami akan melaporkan ke MKD DPR RI agar anggota DPR tersebut diproses secara internal kelembagaan. DPR memiliki mekanisme etik yang sah. Jangan sampai rakyat melihat DPR hanya sibuk membuat aturan tetapi tidak mampu menertibkan anggotanya sendiri," tegasnya.

 

Ade Chaniago menilai, langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan menguji komitmen lembaga tersebut dalam menjaga integritas anggotanya. Ia berharap MKD dapat menjadi garda terdepan dalam menegakkan etika kelembagaan legislatif.

 

"Jika partai tegas dan MKD bekerja sesuai fungsinya, maka ada harapan kepercayaan publik bisa pulih. Tapi jika semua dibiarkan, rakyat makin menganggap politik hanya permainan pribadi kepentingan elit. Itu berbahaya bagi demokrasi kita," pungkasnya.

KALI DIBACA