Ratusan Pelajar SMKN 1 Buay sandang aji kabupaten OKU Selatan Mengamuk, Tuntut Kepala Sekolah Mundur Diduga Sunat Dana PIP

OKU SELATAN —Www.wartaglobal-id. Ratusan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 OKU Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah, Jumat pagi. (30.01.2026)

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan pihak sekolah serta aparat setempat.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para siswa menyuarakan kekecewaan mendalam dan secara tegas menuntut Kepala SMKN 1 OKU Selatan, Sri Elyana, untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan tersebut dipicu oleh dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya diterima penuh oleh siswa penerima manfaat.

Para pelajar menilai dugaan pemotongan dana PIP telah merugikan hak mereka sebagai peserta didik dan penerima bantuan pendidikan dari pemerintah. Mereka mendesak pihak sekolah agar membuka informasi secara transparan dan memberikan klarifikasi terbuka terkait pengelolaan dana PIP di lingkungan SMKN 1 OKU Selatan.

Tak hanya menuntut mundurnya kepala sekolah, massa aksi juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya:

Pencopotan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Sunita

Pengembalian penuh dana PIP yang diduga telah dipotong kepada siswa terdampak

Penjelasan rinci dan terbuka terkait penggunaan dana hasil dugaan pemotongan tersebut

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah siswa SMKN 1 OKU Selatan mencapai 507 orang, dengan 186 siswa tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 siswa mengaku mengalami pemotongan dana PIP dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp600.000 per siswa.

Dugaan pemotongan dana PIP ini dinilai tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Di antaranya Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Program Indonesia Pintar yang menegaskan bahwa bantuan PIP harus diterima utuh tanpa potongan. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana negara.

Aksi unjuk rasa ini menjadi puncak akumulasi kekecewaan para siswa yang menuntut kejelasan dan keadilan. 

Mereka berharap pihak berwenang, baik dari Dinas Pendidikan maupun aparat penegak hukum, segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan tersebut dan menjaga integritas dunia pendidikan di OKU Selatan.

Sementara itu, melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sunita, Kepala Sekolah Sri Elyana menyampaikan bahwa pihak sekolah masih menunggu arahan dari pimpinan di tingkat atas sebelum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan para siswa.

(Nov)