EWNCW Tekan DPRD Sumsel,"Minta Maaf Publik atau Segera Mundur Jabatan.!!!

 

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, telah memberikan tanggapan cepat terkait rencana pembelian peralatan tersebut yang akan ditempatkan di rumah dinas para pimpinan dewan.

“Apabila dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang nyata, maka pengadaan tersebut dapat dipertimbangkan kembali bahkan dibatalkan seluruhnya,” ujar Ketua DPRD Sumsel pada tanggal 08 Maret.

 

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tercatat di E-Purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel, kasus ini menjadi perhatian serius bagi Eksekutif Nusantara Corruption Watch (EWNCW) pada tanggal 09 Maret.

 

CEO EWNCW, Erik Syailendra, mengemukakan temuan timnya terkait rencana pengadaan meja biliar tersebut.

“Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh tim perencanaan di Sekretariat Dewan ini merupakan bagian dari fenomena Serakahnomics – istilah baru yang diperkenalkan Presiden Prabowo untuk menggambarkan distorsi ekonomi akibat sikap serakah,” jelasnya.

 

Erik juga mengapresiasi responsifnya Ketua DPRD Sumsel dalam menyikapi suara masyarakat dan netizen. Namun, ia tetap menyatakan keraguan bahwa “jika tidak ada tekanan negatif dari publik, rencana pengadaan 2 unit meja biliar dengan anggaran mencapai Rp 486,9 juta pasti akan terlaksana,” tambahnya.

 

Kontroversi pengadaan meja biliar ini hanya merupakan sebagian kecil dari anggaran yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2026. Pasalnya, data yang tercantum di e-katalog LKPP menunjukkan adanya berbagai jenis pengadaan lainnya untuk rumah dinas, antara lain sistem home audio, speaker home theater, serta peralatan kebugaran (alat gym).

 

“Di tengah suasana efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Presiden, sebagian pihak di dewan justru menghabiskan anggaran negara untuk kebutuhan perorangan maupun kelompok tertentu,” tegas Erik.

 

Mengacu pada kasus ini, CEO EWNCW mengajak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap standar fasilitas yang diberikan kepada pimpinan DPRD di seluruh Indonesia.

“Sudah saatnya dilakukan revisi terhadap peraturan mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja bagi pimpinan lembaga legislatif,” ujarnya tegas.

 

Selanjutnya, EWNCW juga mendesak pimpinan dan sekretariat DPRD Sumsel untuk mengubah pandangan bahwa meja biliar, home theater, serta alat kebugaran bukan merupakan sarana pendukung kinerja dewan, mengingat kasus ini telah menyakiti perasaan publik.

“Sebelum kasus ini berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan menimbulkan gejolak yang berkepanjangan, kami mendesak Ketua beserta seluruh Pimpinan DPRD Sumsel untuk meminta maaf kepada masyarakat. Jika tidak sanggup, lebih baik mereka mengundurkan diri dari jabatan,” pungkas Erik.

tim.