OGAN ILIR — Skandal penunggakan gaji tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir kini memantik kemarahan dahsyat. Pasalnya, sejak diangkat pada bulan Desember 2025 silam hingga hari ini, nasib mereka sangat memilukan dan penuh ketidakadilan yang luar biasa. Ironisnya, dalam kurun waktu pengabdian tersebut, gaji mereka hanya pernah dicairkan sebanyak SATU KALI saja.
Fakta pilu ini semakin menyakitkan dan mencederai rasa keadilan, lantaran tenaga dengan status full time justru menerima hak mereka secara rutin, lancar jaya, dan tepat waktu setiap bulan. Fenomena ini menimbulkan kesan kuat adanya praktik "tebang pilih" yang sangat diskriminatif dan diduga kuat menyimpan penyimpangan serius dalam pengelolaan anggaran daerah.
Kejanggalan Mencolok: Gaji Besar Lancar, Gaji Kecil Tertidur
Para tenaga P3K menyoroti satu fakta yang sangat tidak masuk akal dan mencurigakan. Mereka mempertanyakan, jika alasan utamanya adalah anggaran belum tersedia, mengapa untuk tenaga full time yang justru nominal gajinya jauh lebih besar bisa dibayarkan tanpa kendala berarti?
"Ini sangat janggal dan mencurigakan! Kalau memang alasannya anggaran belum ada atau menunggu ketersediaan, kenapa untuk yang full time gajinya justru aman, lancar jaya, bahkan nilainya jauh lebih besar dari kami? Ini menimbulkan prasangka buruk yang sangat kuat, ada apa sebenarnya di balik layar pengelolaan anggaran ini?" ujar salah satu tenaga P3K dengan nada emosi yang tertahan, Rabu (15/04/2026).
Gaji yang seharusnya menjadi tumpuan hidup untuk biaya sekolah anak, listrik, air, dan kebutuhan pokok lainnya kini tak jelas nasibnya, bahkan untuk tiga bulan terakhir ini pun tak ada tanda-tanda akan cair.
BOMBASTIS! Pernyataan Kadis dan Sekdis Beda Versi, Makin Memicu Tanda Tanya Besar
Kebingungan dan kemarahan makin memuncak setelah para pegawai mencermati informasi yang beredar. Mereka terkejut dan merasa semakin dipermainkan lantaran menemukan fakta bahwa pernyataan Kepala Dinas berbeda jauh dengan pernyataan Sekretaris Dinasnya sendiri.
"Kami semakin bingung dan geram. Setelah mendapatkan informasi, kami melihat ada perbedaan versi antara apa yang diucapkan Kepala Dinas dengan Sekretaris Dinas. Ini sangat aneh! Dalam satu institusi yang sama, kok bisa punya cerita yang berbeda? Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Mengapa bisa terjadi keanehan seperti ini?" seru mereka dengan nada kecewa yang mendalam.
Kontradiksi ini dinilai semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya untuk menutupi fakta dan memutarbalikkan logika demi menutupi kesalahan manajemen keuangan yang fatal.
Tuntutan Keras: Minta Transparansi Penuh, Jangan Mainkan Uang Negara!
Masyarakat khususnya para tenaga P3K menuntut agar pimpinan Dinas Kesehatan segera bersikap jujur dan terbuka. Mereka menekankan agar Kepala Dinas bersikap transparan dalam setiap pengelolaan dan penggunaan anggaran negara.
"Kami meminta agar Kepala Dinas mau bersikap transparan. Seluruh anggaran yang digunakan adalah uang negara, uang rakyat, yang diatur ketat oleh undang-undang. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada yang dikaburkan. Segala sesuatu harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku," tegas perwakilan P3K yang enggan disebutkan namanya.
Mereka menegaskan, transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban mutlak yang harus dipatuhi sebagai wujud pertanggungjawaban publik.
Desakan Keras: Minta APH Periksa Kadis & Sekdis, Panggil Bupati Panca Wijaya Bertindak!
Melihat tak ada penyelesaian yang pasti dan rasa ketidakadilan yang makin menyesakkan dada, para tenaga P3K ini akhirnya angkat suara lantang. Mereka memohon dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar JANGAN menutup mata dan menutup telinga atas dugaan pelanggaran berat ini.
"Kami meminta agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam! Segera panggil, periksa, dan usut tuntas Kepala Dinas Kesehatan beserta Sekretaris Dinas. Jika terbukti melanggar aturan dan hukum yang berlaku, berikan sanksi berat setimpal dengan perbuatan mereka yang telah menzalimi kami," tegas mereka.
Tak hanya berhenti di situ, aspirasi pedih dan kemarahan ini juga ditujukan langsung kepada Bupati Ogan Ilir, Bapak Panca Wijaya Agas Akbar, serta anggota DPRD Ogan Ilir.
"Kami berharap Bapak Bupati dan Dewan yang terhonorable bisa mendengar rintihan hati kami. Mohon lakukan investigasi mendalam dan telusuri sampai ke akar-akarnya, kemana perginya anggaran kami dan kenapa terjadi perlakuan yang sangat timpang dan diskriminatif ini. Jangan biarkan nasib kami digantung selamanya," pungkas mereka dengan harapan ada keadilan yang nyata.
Pewarta: Iwan S. H
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar