Kejanggalan Terbuka: Yang Setor 8 Berita Dibayar Lunas Semua, Yang Setor Sedikit Malah Tak Dapat Sepeser Pun, Padahal Dana Rakyat Harus Dikelola Adil
OGAN ILIR, 31 MEI 2026 – Sorotan tajam dan pertanyaan besar kini mengarah pada pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Awak Media WartaGlobal.id secara resmi meminta kepada Bupati Ogan Ilir beserta jajaran instansi berwenang dan pengawas keuangan daerah, agar segera melakukan pemeriksaan ulang secara mendalam, menyeluruh, dan objektif terhadap pengelolaan serta penyaluran anggaran dana publikasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir.
Permintaan ini disampaikan bukan tanpa alasan. Berdasarkan fakta-fakta yang dihimpun dan dialami langsung oleh pihak redaksi, pengelolaan dana publikasi di dinas tersebut dinilai sarat kejanggalan, tidak transparan, penuh ketidakwajaran, dan terkesan carut-marut serta tidak tertib. Bahkan, yang menjadi sorotan utama adalah adanya indikasi kuat penanganan yang bersifat "tebang pilih" serta perlakuan berbeda yang sangat mencolok antar mitra media, padahal uang yang dikelola adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara adil dan merata.
Masalah panjang ini bermula ketika Iwan Suganda, selaku perwakilan dari WartaGlobal.id, berusaha menagih kepastian pencairan dana publikasi untuk tahap kedua. Padahal perlu diketahui, kerja sama pemuatan berita dan publikasi tersebut atas permintaan resmi langsung dari pihak Dinas Kominfo sendiri, yang disampaikan bahkan melalui pesan percakapan WhatsApp. Berita-berita pun sudah disiapkan, disetorkan, dan dimuat sebagaimana ketentuan dan kesepakatan awal.
Namun fakta di lapangan sangat memiriskan. Hingga menjelang Hari Raya Idul Adha atau sering juga disebut Hari Raya Haji / Hari Pemotongan Kurban pada bulan Mei 2026, pembayaran hak publikasi tersebut tidak kunjung cair ke rekening WartaGlobal.id. Padahal di waktu yang sama, sejumlah media mitra lainnya sudah menerima hak pembayaran mereka dengan lancar dan tanpa kendala berarti.
Ketika ditanyakan kembali ke pihak pengelola di Kominfo melalui pesan yang sama, jawaban yang diterima justru berubah-ubah, berbelit-belit, dan jauh dari logika keadilan. Awalnya, alasan yang dikemukakan adalah dana belum bisa dicairkan karena mengacu pada urutan waktu penyetoran berita, di mana yang menyetor duluan akan didahulukan.
Padahal fakta sesungguhnya membantah alasan tersebut dengan sangat jelas. Seperti ditegaskan oleh Iwan Suganda: "Kami sebenarnya sudah menyetorkan jauh lebih duluan. Terbukti saat itu baru masuk tahap pencairan pertama, sedangkan berita-berita untuk keperluan tahap kedua sebenarnya sudah kami serahkan jauh sebelum proses pembayaran itu dilaksanakan. Artinya, bahkan sebelum ada permintaan resmi tambahan pun, kami sudah menyerahkan 2 berita, dan 2 berita berikutnya baru disusulkan kemudian. Sudah sangat jelas, 2 berita awal itu sudah kami setor duluan."
Ketika alasan urutan penyetoran itu gugur karena fakta yang nyata, pihak Dinas Kominfo pun mengeluarkan alasan yang berbeda lagi melalui pesan WhatsApp. Kali ini dikemukakan bahwa dana yang seharusnya dicairkan untuk seluruh mitra berjumlah Rp90.000.000, namun dana yang tersedia dan ada di kas saat ini hanya sebesar Rp20.000.000, sehingga belum bisa dibayarkan kepada semua pihak.
Pernyataan ini pun kembali memicu pertanyaan besar dan semakin menebalkan dugaan penyimpangan. Sebab nyatanya, dana tersebut sudah disalurkan lunas penuh kepada sebagian mitra media, sementara sebagian lainnya belum sepeser pun diterima.
"Seharusnya kalau memang dananya tidak cukup, kenapa tidak dibagi saja? Berapapun jumlah dananya, misal memang hanya ada Rp20.000.000, seharusnya dibagikan sama rata dan proporsional kepada semua yang sudah bekerja dan berhak. Tapi kenyataannya sangat berbeda: Ada media yang jumlah beritanya banyak, bahkan sampai 8 berita, tapi dibayar lunas semuanya sampai tuntas. Sedangkan kami yang jumlah beritanya sedikit saja, hanya 4 berita, malah sama sekali tidak dicairkan dananya, tidak dapat apa-apa. Di mana letak keadilannya? Kalau memang dananya kurang, kenapa yang beritanya banyak justru dapat semua, yang beritanya sedikit malah tidak diberi sama sekali?" tegas Iwan Suganda menyoroti ketidaklogisan yang sangat aneh tersebut.
Kondisi semakin terang benderang dan indikasi tebang pilih semakin tak terbantahkan ketika terungkap mekanisme pembagian jatah berita yang sangat timpang dan tidak masuk akal. Terungkap bahwa pembagian jumlah berita dan alokasi dana tidak didasarkan pada kinerja atau kesepakatan yang sama, melainkan terlihat jelas ada pembedaan perlakuan yang sangat mencolok.
Diketahui bahwa untuk ketua organisasi media maupun sekretaris organisasi media sama-sama diberikan alokasi jumlah besar yakni masing-masing 8 berita. Sementara itu, untuk media yang berada di luar lingkungan organisasi atau media mandiri/independen, jatah yang diberikan sangat sedikit, hanya sekadarnya yakni 2 berita saja.
"Lihat sangat kentara bedanya apa: Ketua dapat 8 berita, Sekretaris pun sama juga dapat 8 berita, dan keduanya dibayar lunas semuanya tanpa kurang satu pun. Tapi untuk kami WartaGlobal.id, yang jumlah beritanya cuma 4 saja, jumlah yang terbilang jauh lebih sedikit dan tidak sebanyak mereka, justru malah tidak dicairkan dananya sama sekali. Padahal 4 berita itu pun kami kerjakan dan serahkan murni karena diminta oleh pihak Dinas Kominfo sendiri," paparnya dengan nada kecewa mendalam.
Dan hal yang paling menjadi catatan hitam serta menegaskan adanya ketidakberesan besar adalah fakta yang sangat menyakitkan: "Itu pun 4 berita kami tersebut, jumlah yang sedikit itu, tidak satu pun dana pembayarannya yang dicairkan atau kami terima. Padahal jelas terlihat polanya sangat aneh dan tidak masuk akal: semakin banyak jumlah berita seseorang, bahkan sampai 8 berita, justru semakin mudah dan pasti dibayar lunas. Tapi semakin sedikit jumlah beritanya, misal 4 atau 2 berita, malah semakin sulit dan malah tidak diberi apa-apa sama sekali!"
"Di situlah terletak kejanggalan dan keanehan yang sangat besar. Padahal kami sudah bekerja, sudah menyetor berita sesuai permintaan, jumlahnya pun sedikit saja hanya 4 berita, jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang dapat 8 berita. Tapi kenyataannya: Mereka yang setor banyak, baik Ketua maupun Sekretaris sama-sama dapat lunas semua, kami yang setor sedikit tidak dapat sepeser pun. Ada apa dan mengapa hal ini bisa terjadi? Ke mana sebenarnya anggaran tersebut dikemanakan? Apa yang sesungguhnya terjadi di balik pengelolaan keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir ini?" tegas Iwan Suganda seraya melontarkan serangkaian pertanyaan krusial yang kini menjadi tanda tanya besar bagi publik.
Karena fakta-fakta yang ditemukan sangat kuat dan nyata, WartaGlobal.id menilai bahwa pengelolaan dana publikasi di Kominfo Ogan Ilir sangat perlu ditinjau kembali dan diperiksa secara ketat oleh pihak berwenang. Dana publikasi merupakan bagian dari anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat, sehingga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan mutlak diperlukan dan tidak bisa ditawar lagi.
WartaGlobal.id berharap, dengan adanya sorotan dan permintaan resmi ini, Bupati Ogan Ilir serta aparat pengawas keuangan dapat segera bertindak, membuka data secara utuh, dan mengungkap fakta sesungguhnya agar keadilan bagi insan pers dan hak publik dapat ditegakkan di Kabupaten Ogan Ilir.
(Kaperwi: WartaGlobal.id Sumsel)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar