DPD JPKP KABUPATEN MUARA ENIM MENYOROTI KINERJA KETUA BPD, KEPALA,TPK DESA AREMANTAI KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU BANGUNAN PISIK 2023-2025 TERBENGKALAI

ANGOTA JPKP MENYOROTI KINERJA KETUA BPD,KEPALA DESA DAN TPK DESA AREMANTAI KECAMATAN SEMENDE DARAT, BEBERAPA BANGUNAN TANPA AZAS MANPAAT

 dugaan lemahnya pengawasan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aremantai kecamatan Semende darat ulu yang menyebabkan beberapa pekerjaan tidak sesuai dengan standar kualitas dan dicurigai mengandung unsur kong kalikong sama kadesnya. Jumat.14/1/2026.

Kabar ini diperoleh dari laporan resmi pada Jumat (09/1/2026) melalui kanal Tipikorinvestigasi.id yang menyatakan bahwa beberapa proyek utama seperti pembangunan jalan usaha tani, pekerjaan tangga di Kampung Satu, serta beberapa titik lainnya di Desa Aremantai tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pihak JPKP yang berperan dalam mengawal kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten.

Rahman, sebagai Anggota DPD JPKP Muara Enim, memaparkan bahwa kondisi pekerjaan yang asal jadi dengan anggaran yang cukup fantastis menunjukkan indikasi dugaan kegiatan korupsi.

“menurut Rahman dikerjakan asal jadi demi untuk memperkaya diri, hal ini jelas menjadi pertanyaan serius.

Anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kualitas hasil pekerjaan yang diterima masyarakat, terutama pada proyek jalan dan tanga yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari warga,” di tambah lagi banguna sebelumnya kisaran bangunan jalan setapak untuk menuju tempat pembuangan sampah yang anggaran nya ratusan juta" ADD 2023, suda hancur belum cukup umur hanya kisaran satu tahun di pakai,,yang terletak di jalan matang gawangan suda  terbengkalai menjadi mubazir. 

Oleh karena itu, DPD JPKP kabupaten  muara enim telah mengajukan permintaan resmi kepada Inspektorat Kabupaten muara enim agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Aremantai mulai dari Tahun 2023-2024- hingga akhir Tahun 2025. Karna pengguna DD dalam jangka tiga tahun ini kalau di hitung menyeluruh kuat dugaan mencapai 800.000

000 ( delapan ratus juta) tanpa azas manfaat sama sekali,

“Hasil investigasi lapangan yang kami lakukan menunjukkan jelas adanya kekurangan pada berbagai pekerjaan di desa tersebut.

Audit menyeluruh diperlukan untuk mengungkap transparan penggunaan anggaran dan menindaklanjuti jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum,” tambah Rahman.

Selain itu, Mubin yang merupakan anggota Aliyansi dan juga bagian dari tim peneliti aset negara, juga menyoroti proyek pembangunan pemandian umum di Kampung Lima yang dinilai tidak memberikan manfaat sama sekali bagi masyarakat.jalan setapak menuju pembuangan sampah 

“Proyek mandian umum ini juga menggunakan anggaran yang tidak sedikit, namun hasilnya jauh dari harapan dan bahkan berbau aroma korupsi. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus menerus,ujarnya.